Hukum Islam di Mata Pakar Hukum dan Pemikir Barat

25/08/2014 0:00:00
محمد وفيق زين العابدين Jumlah kali dibaca 970

Hukum Islam di Mata Pakar Hukum dan Pemikir Barat


Muhammad Wafiq Zayn al-‘Abidin

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”(QS. al-Ma’idah/5: 48).

Setiap undang-undang memiliki karakteristik yang membedakannya dari undang-undang lainnya. Karakteristik ini secara intrinstik lahir dari dua faktor:

Pertama, pribadi-pribadi atau badan yang merumuskan dan meletakkan undang-undang tersebut, tidak terkecuali faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.

Kedua, kondisi masyarakat tempat undang-undang tersebut berperan dalam mengatur relasi dan kepentingan antara individunya.

Lantaran itu, betapa pun perkembangan sebuah undang-undang maka mustahil menjadi solusi kecuali terbatas untuk tempat dan waktu tertentu. Sebab, pada akhirnya filosofi yang mendasari undang-undang tersebut hanya mengandalkan kemampuan intelektual manusia yang terbatas dan rentan dipengaruhi kepentingan dan hawa nafsunya.

Dari perspektif ini, hukum Islam yang merupakan aturan Pencipta manusia yang Maha Mengetahui kemaslahatan dan akibat dari perbuatan manusia menjadi sangat jelas posisinya. Segi ini menjadikan hukum Islam sangat unik dan mengungguli undang-undang lainnya, baik itu yang pernah atau yang akan ada. Sebab, hukum Islam steril dari subjektivitas dan intervensi kepentingan pihak tertentu.

Secara umum, komponen-komponen hukum Islam menonjol dari empat sisi:

Pertama, fondasi hukum yang menjadi dasarnya.

Kedua, tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan yang merata.

Ketiga, beragam sumber hukum yang terdiri dari Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, qiyas,‘urf, pendapat Sahabat Nabi,istishab,mashlahah mursalah,istihsan, dan syariat umat terdahulu yang tidak bertentangan dengan Islam.

Keempat, aturan-aturan hukum, baik itu yang digali langsung dari Al-Qur’an dan Sunnah atau lewat perangkat ushul fiqh dan kaidah fiqh yang mu’tabar.

Dalam pembinaan hukum Islam, ulama-ulama Islam sendiri telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Ini terlihat dari kitab-kitab karangan mereka. Ambil contoh dalam bidang peradilan. Karya-karya ulama Islam jauh unggul daripada karya bangsa-bangsa lain, sehingga tidak heran jika banyak dikutip justru oleh banyak pakar perundang-undangan kontemporer.

Eropa sendiri menjadikan hukum Islam sebagai referensi saat terjadi polemik atau muncul dilema hukum. Al-Allamah Ali Haidar, menteri hukum di era Ottoman, guru besar di fakultas hukum di Istanbul, ketua pengadilan banding, dan sekertaris komisi fatwa menyatakan,“Dewan fatwa ini biasa diminta pendapat oleh negara-negara Eropa khususnya dalam perkara-perkara hukum yang pelik.”(Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam, Juz IV, h. 566).

Pakar dan filosof hukum dunia sendiri mengakui keunggulan hukum Islam. Mereka juga mengakui bahwa hanya hukum Islam yang mampu menyelamatkan kemanusiaan dari ekses buruk hukum buatan manusia.

Bernard Shaw (1856-1950), filosof dan novelis Inggris berkata:“Islam adalah agama demokratis dan kebebasan berpikir. Islam adalah agama rasional. Tidak ada agama yang aku kenal memiliki sistem sosial yang solid sebagaimana ajaran Islam. Bagiku, Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki energi luar biasa yang mampu beradaptasi dengan kondisi hidup yang berubah. Dia sesuai dengan segala masa.”

Dia juga menulis,“Kerajaan Inggris harus menerima sistem Islam sebelum akhir abad ini. Andai Muhammad diutus di masa ini dan dia memiliki kekuasaan di dunia modern ini, dia pasti akan sukses menyelesaikan semua permasalahan dunia dan mampu membawa dunia ini kepada kebahagiaan dan perdamaian.”(Lihat:Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh, Juz I, h. 26).

Orientalis Inggris, Noel J. Coulson, guru besar hukum Islam di Universitas London memaparkan:

“Hukum Islam dapat dilihat sebagai sistem hukum yang maju. Hukum langit ini unik bila dibandingkan dengan hukum yang mengandalkan intelektual manusia pada dua segi: (1) Sistem hukum yang permanen dan tidak berubah, sehingga parameternya tetap dan absolut dan tidak ada satu pun kekuatan yang boleh mengubahnya.

(2) Hukum Islam yang nota bene ajaran yang diturunkan dari langit merupakan corak yang menyatukan seluruh bangsa Muslim. Sebab, perubahan merupakan akibat pasti dari hukum buatan manusia yang terpengaruh oleh lingkungannya yang khusus dan mewakili kebutuhan masyarakat tertentu.”(Lihat:Fii Tarikh al-Tasyri’ al-Islami, h. 28-29).

Rom Landau (1899-1974), professor studi Islam di di beberapa universitas di Amerika termasuk diAmerican Academy for Asian Studiesmenulis dalamIslam and the Arabs:

“Faktanya, perundang-undangan yang lahir dari aturan dan pengaturan Islam tidak ada bandingannya dalam undang-undang Barat yang lahir dari pola perilaku yang diterima secara konsensus. Sebabnya adalah undang-undang Islam yang sejak awal dibangun langsung dari wahyu ilahi yang diterima oleh Muhammad. Akibatnya, dia tidak butuh kepada legitimasi masyarakat. Dan karena sifatnya yang transenden itu, dia terhindar dari kesalahan. Al-Qur’an menetapkan aturan-aturan yang bebas dari kesesatan. Manusia-manusia beriman wajib melaksanakannya bukan karena tanggung jawab sosial sebagaimana di Barat, tapi sebagai bagian dari iman kepada Allah.”(h. 187).

Orientalis asal Austria Alfred Von Kremer (1889-1928) yang pernah menjabat sebagai konsulat pada kedutaan Austria di Mesir dan Beirut menulis tentang keunggulan dan keunikan fiqh Islam dari segi perundang-undangan:

“Sesungguhnya fiqh Islam merupakan karya hukum terbesar dalam sejarah dunia. Dia mengungguli hukum Romawi dan Hammurabi karena muatannya yang berisi hikmah ketuhanan dan soliditas. Namun, di satu sisi fiqh Islam tidak meletakkkan hukum-hukumnya dalam bentuk pasal-pasal yang kaku sehingga bersifat terbatas dan memerlukan perubahan. Sebaliknya, hukum-hukumnya berupa pokok-pokok dan aturan-aturan umum agar sejalan dengan kebutuhan manusia pada setiap waktu dan tempat.”

Philip K. Hitti (1886-1978), professor di Universitas Harvard dan Brinstone AS menulis dalamIslam: A Way of Life:

“Sesungguhnya revisi syariat Muhammad terhadap syariat sebelumnya adalah karena dialah yang terakhir dan paling mampu merespons kebutuhan manusia yang berkembang seiring perkembangan zaman dan kematangan mental manusia. Alasan lainnya, sebagaimana dijelaskan Al-Qur’an, Yahudi dan Nasrani telah mengubah wahyu yang diturunkan kepada mereka dalam syariatnya. Allah telah menetapkan lewat lisan Muhammad aturannya yang detail kepada kemanusiaan. Tidak mungkin lagi ada aturan yang lebih detail dan lebih jelas daripada itu.”(h. 23-24).

Pemikir Prancis kawakanAlphonse-Etienne Dinet(1861-1929) menulis dalamMuhammad: the Messenger of Godtentang kesesuaian syariat untuk segala waktu dan tempat, betapa pun kemajuan dan peradaban yang dicapai manusia,“Islam telah menekankan sejak awal kemunculannya bahwa dia adalah agama yang sesuai dengan segala waktu dan tempat, karena dia adalah agama fitrah dan fitrah ini tidak berbeda antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dia juga sesuai dengan segala tingkat kemajuan peradaban.”

Kita bahkan bisa mengatakan bahwa keunggulan syariat Islam justru tidak tampak kecuali dengan kemajuan budaya dan peradaban manusia. Karya-karya fiqh ulama yang sangat kaya dan lahirnya puluhan madrasah fiqh dalam sejarah Islam yang sejalan dengan perluasan wilayah Islam merupakan fakta yang membuktikan hal tersebut. Di masa itu, negeri Islam menjadi kiblat ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang:ilmu alam, ilmu teoritis, dan humaniora. Jasa Islam terhadap seluruh manusia ini diakui oleh sejarawan dari Timur maupun Barat. 

Kita mengutip Gibbon, sejarawan Inggris,“Syariat Muhammad mencakup seluruh manusia mulai dari raja besar hingga masyarakat terendah. Dia adalah syariat yang disusun secara sangat rapi dan canggih yang tidak ada tandingannya di seluruh dunia.”(Lihat: “Al-Tasyri’ al-Islami fii Dirasat A’lam al-Gharbiyyin,”Al-Azhar,Thn. 1372 H, h. 885).

Pada 1932, para peneliti hukum dalam Konferensi Internasional Perbandingan Hukum di Den Haag menyimpulkan bahwa“syariat Islam adalah salah satu sumber hukum perbandingan . . . sehingga sumber hukum perbandingan menjadi empat, yaitu hukum Prancis, Jerman, Inggris, dan syariat Islam.”[i]

Pada Juli 1951, para pengkaji yang hadir dalam Festival Fiqh Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Timur, Konferensi Hukum Perbandingan Internasional. Seorang professor syariat Islam di Fakultas Hukum Universitas Paris menulis:

“Dasar-dasar fiqh Islam memiliki nilai hukum dan perundang-undangan yang tiada tandingannya. Variasi mazhab fiqh dalam hukum Islam yang besar memuat khazanah pemikiran, informasi, dan fondasi hukum yang luar biasa. Dengan begitu, fiqh Islam mampu memenuhi dan mengkompromikan segala kebutuhan kehidupan modern.

“Para peserta festival telah setuju untuk melaksanakan kegiatan sepekan fiqh Islam setiap tahun untuk memantau serta menindaklanjuti keputusan dan rekomendasinya. Festival juga telah sepakat untuk membentuk panitia penyusunan ensiklopedi fiqh Islam yang memudahkan untuk merujuk kepada referensi fiqh,agar informasi tentang hukum Islam dapat ditampilkan sesuai dengan metode modern.”

Fakultas Hukum Universitas Harvard, universitas terpopuler di dunia, mencantumkan ayat 135 dari surah al-Nisa pada dinding pintu masuk utamanya. Alasannya, ayat tersebut merupakan pernyataan paling utama tentang keadilan sepanjang zaman.

 “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”(QS. al-Nisa’/4: 135).

Dewasa ini, kita mendengar tentang Jochen Hartloff, menteri kehakiman di wilayah Rhineland, Jerman yang menuntut pemberlakuan syariat Islam.“Kemungkinan pemberian izin bagi kelompok Muslim Jerman untuk menyelesaikan sengketa mereka untuk urusan talak, nafkah keluarga, kontrak bisnis -yang menghindari praktek riba di dalamnya- lewat dua orang hakim Muslim yang berdasar kepada syariat Islam sangat mungkin.”

Tambahnya lagi,“Syariat Islam memperlakukan urusan keluarga dan kontrak dagang dalam bentuk yang modern dan dapat diterima.”[ii]

Pendeta Rowan Williams, ketua gereja Inggris di Britania mempelopori penerapan sejumlah hukum syariat.“Penerapan sebagian hukum syariah tampaknya tidak bisa dihindari pada kondisi tertentu.”[iii]

Di AS, Harold Koh, konsultan hukum kepresidenan Barrack Obama menyatakan bahwa pengadilan Islam seharusnya didirikan di AS untuk menyelesaikan sengketa sesama kaum Muslim.

Komite hukum senat AS pernah menolak undang-undang yang melarang penggunaan syariat Islam dalam pengadilan di Oklahoma. Peristiwa ini terjadi pasca protes Dewan Hubungan Amerika-Islam (Council on American-Islamic Relation/CAIR) terhadap aturan pelarangan tersebut untuk sebuah kasus federal. Protes CAIR mendapat dukungan seorang hakim yang menerbitkan peringatan pengadilan agar aturan tersebut tidak dijadikan sebagai undang-undang resmi.

Sebuah penelitian kontemporer yang mendapat supervisi dari Komisi Tinggi Hak-hak Pengungsi di PBB menyimpulkan bahwa syariat Islam merupakan sumber hukum yang paling banyak menyumbang bagi rumusan hak-hak pengungsi dan telah membantu puluhan juta pengungsi di seluruh dunia.

Antonio Guterres, utusan komisi tersebut mengatakan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh PBB telah mengadopsi dari syariat Islam ketentuan tentang pemberian rasa aman bagi pengungsi dan larangan mengembalikan mereka ke daerah asal. Aturan tersebut mencakup jaminan kebebasan bagi pengungsi non-Muslim selain jaminan bahwa mereka tidak dipaksa untuk konversi agama ke Islam.

Risalah Islam juga mengajarkan bahwa pengungsi tidak boleh terpaksa melakukan negosiasidalam bentuk apa pun demi mendapatkan jaminan yang telah diberikan tersebut. Sehingga keselamatan jiwa dan hartanya serta upaya agar pengungsi dapat bersatu dengan kerabatnya adalah kewajiban bagi kaum Muslim. Akhirnya Guterres mengajak masyarakat internasional untuk menghormati hak-hak yang syariat Islam telah berikan kepada pengungsi.

Inilah sekelumit pernyataan filosof dan ahli hukum Barat tentang syariat Islam dan kebutuhan manusia modern terhadapnya. Walau tidak bisa diragukan bahwa bagaimanapun usaha yang dilakukan untuk mengungkap keistimewaan syariat Islam maka niscaya hanya sedikit yang bisa diketahui dan diuraikan dari keistimewaannya yang sangat banyak.     

 


 


[i] Patut dicatat bahwa konferensi serupa diselenggarakan pada 1938 yang membahas antara lain isu keterkaitan antara syariat Islam dengan hukum Romawi. Namun di penghujung konferensi dan setelah kajian mendalam, konferensi sepakat bahwa syariat Islam merupakan sistem hukum yang indipenden, tidak ada kaitannya dengan hukum Romawi atau hukum lainnya.

 [ii] Menarik bahwa kementerian kehakiman Jerman menolak tuntutan tersebut dengan dalih akan menimbulkan dualisme peradilan. Peristiwa ini selanjutnya disusul dengan pengajuan partai Kristen Bavaria usulan pemecatan kepada pemerintah terhadap Hartloff. Di sisi lain, seorang hakim di Limburg an der Lahn justru memutuskan perkara talak yang diajukan oleh seorang muslim Turki berdasar pada preseden yang terdapat dalam hukum Turki (Islam).

 [iii] Sebuah studi yang dilakukan oleh Denise McKeon, seorang peneliti urusan Islam, bahwa pengadilan Islam yang menangani kasus-kasus keluarga di Inggris telah mencapai 85 buah. Kenyataan selanjutnya ini memancing kritik sejumlah pemikir Kristen di sana, antara lain pendeta Roman Williams dan Nicholas Phillips yang menilainya sebagai ancaman dan melangkahi wewenang pengadilan Inggris. 

 

 


Komentar

Tambahkan komentar Anda

Nama  
Email    
Teks komentar  

Halaman utama Halaman Terakhir