FENOMENA ABSENNYA HUKUM ISLAM

06/07/2014 0:00:00
أنور قاسم الخضري Jumlah kali dibaca 816

FENOMENA ABSENNYA HUKUM ISLAM


Anwar Qasim al-Khadhiri

Sama halnya dengan umat-umat terdahulu, sunnatullah terjadi juga pada umat ini dengan runtuhnya negara mereka dan absennya hukum Islam. Absensi ini memiliki banyak bentuk dengan tingkatan yang berbeda-beda.

Rasulullahshallallahu alaihi wasallambersabda:

"Simpul-simpul keislaman pasti akan lepas satu persatu, setiap kali lepas satu simpul maka manusia berpegang pada simpul berikutnya. Simpul yang pertama lepas adalah hukum Islam dan yang terakhir lepas adalah shalat."(HR. Ahmad dan selainnya, dishahihkan oleh al-Hakim)

Lepasnya hukum Islam di sini tidak terjadi sekaligus dan dalam satu bentuk tetapi secara perlahan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits lainnya.

"Kenabian akan eksis di tengah-tengah kalian hingga waktu yang dikehendaki Allah, lalu Allah mengangkatnya pada saat yang dihendaki-Nya, lalu datanglah masa kekhilafahan yang berjalan di atas sistem kenabian hingga waktu yang dikendaki Allah. Kemudian Allah mengangkatnya pada saat yang dihendaki-Nya, lalu datanglah masa kerajaan  yang solid hingga waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah mengangkatnya pada saat yang dihendaki-Nya, lalu datanglah masa kerajaan diktatorial hingga waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah mengangkatnya pada saat yang dihendaki-Nya, lalu datanglah masa kekhalifahan di atas minhaj nubuwah/sistem kenabian. Lalu beliau diam."(HR. Ahmad dalamal-Musnaddan dishahihkan oleh al-Albani).

Pergeseran dalamkancahpolitik Islamini berpengaruh terhadap situasi keagamaan umat. Tanpa menafikan keislaman mereka karena dominasi kejahilan dan jauhnya mereka dari masa kenabian dan ditambah dengan banyaknya khilaf dan perselisihan antar mazhab dan sekte di antara mereka.

Huzaifah ibn Yamanradhiyallahu anhumenyampaikan bahwa Rasulullahshallallahu alaihi wasallambersabda:

"Islam akan pudar sebagaimana pudarnya benang pakaian, hingga suatu saat nanti manusia tidak tahu lagi apa itu shalat, puasa atau ibadah. Hanya saja pada waktu itu masih terdapat orang tua dan jompo yang mengingatkan bahwa kami masih mendapatkan orang-orang yang mengucapkanLa Ila Illallahsehingga kami pun mengucapkannya. Shilah (seorang perawi) bertanya: Apa gunanya kalimatLa Ila Illallahyang mereka ucapkan kalau mereka tidak tahu shalat, puasa dan ibadah? Mendegar pertanyaan tersebut, Huzaifah berpaling hingga Shilah mengulanginya sebanyak tiga kali  namun Huzaifah tetap dengan sikapnya. Pada kali yang ketiga Huzaifah melayani Shilah dan mengatakan kepadanya sebanyak tiga kali: Kalimat tersebut dapat menyelamatkannya dari neraka."(HR. Hakim, lihat:al-Mustadrak)

Kondisi hubungan komunitas muslim atau person muslim dengan hukum Islam dapat diklasifikasi ke dalam beberapa kondisi berikut:

Pertama,masyarakat muslim eksis di bawah naungan negara Islam

Kondisi ini adalah kondisi alami, ideal dan yang wajib jika mampu diwujudkan. Dalam kondisi ini, komunitas muslim berotonomi dan independen dengan wilayah kekuasaan, maslahat dan kekayaannya. Mereka memilikientitas politik yang berasal dari kehendakmasyarakatdanbekerjauntuk tujuan dan kepentinganmereka. Hasilnya adalah mereka mampu menjadikan syariat Islam sebagai kekuasaan tertinggi. Sayangnya, dalam sejarah kondisi  ini tidak berlangsung dominan dan abadi karena komunitas orang-orang beriman sering minoritas dan lemah. Inilah yang diisyaratkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran.

Dalam kondisi ini, pemerintah memiliki beberapa situasi:

1.      Pemerintah muslim, shaleh, adil, kapabel dan berdedikasi sebagaimana diperintahkan Allah. Situasi pemerintah muslim inilah yang wajib didengar, ditaati dan dibela.

2.      Pemerintah muslim yang berperilaku fasik, pro bid'ah, zalim, tidak kapabel, dan tidak berdedikasi bagus, secara dominan atau parsial. Situasi ini, meskipun tetap wajib ditaati dalam perkara kebenaran, harus bersabar  menghadapi kezaliman dan menanggung keburukannya, wajib menasehati dan mengingkari penyelewengannya. Juga tidak boleh membela bid'ah, kemaksiatan dan kezaliman yang dilakukannya. Tetapi jika ia menyebabkan kondisi kaum muslimin terjerumus ke dalam kelemahan dan kehancuran dan menyebabkan agama lemah dan masyarakat tidak makmur maka sebaiknya ia diganti jika hal itu mampu dilakukan. 

Dalam kedua kondisi di atas, negara tetapi berstatus sebagai negara Islam yang berlaku padanya hukum-hukum Islam karena penarapan syariat Islam tetap berjalan ditambah dengan status pemerintahnya beragama Islam.

Kedua,masyarakat muslim eksis di tengah hilangnya pemerintahan Islam secara parsial

Kondisi ini terjadi di negeri Islam dan di tengah masyrakat muslim dan dua situasi, yaitu:

1.      Saat orang-orang kafir mencaplok dan menduduki beberapa bagian dari negeri Islam. Situasi ini telah terjadi dalam sejarah Islam dan di beberapa bagian dari negeri Islam, baik di Timur, Barat, Utara ataupun di Selatan.

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiah, sejumlah besar bagian negeri kaum muslim telah dicaplok dan diduduki oleh orang-orang Kristen dan bangsa Tatar. Sedang dalam sejarah kontemporer beberapa bagian lainnya dikuasai dan dijajah oleh bangsa Eropa dan Uni Soviet. Termasuk yang dilakukan oleh Israel di bumi Palestina.

Negeri-negeri yang dimaksud adalah negeri Islam yang telah ditaklukkan kaum muslim dan mayoritas penduduknya masuk Islam dan dihuni oleh masyarakat muslim selama berabad-abad sebelum dijajah dan diduduki oleh kaum kafir dan bangsa asing.

Perlakuan kaum kolonial kafir terhadap  kaum muslim tidaklah seragam. Sebagian kolonial berlaku sangat zalim, jahat, bejat, menghancurkan manusia, hewan, tanaman, bangunan, situs-situs bersejarah, dan mengaburkan identitas dan sejarah Islam. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Andalusia atau yang dilakukan oleh tentara Tatar dan kolonialis Eropa di beberapa belahan Timur Islam. Juga yang dilakukan oleh Uni Soviet di Asia Tengah.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat muslim tidak memiliki pilihan kecuali berjihad melawan kolonialisme, atau mengungsi, atau bertahan di negeri mereka di bawah kekuasaan penjajah dengan konsekwensi menyembunyikan identitas dan keislaman mereka. Sangat jarang, mereka mampu menampakkan syiar keagamaan dan dengan konsekwensi mereka harus menelan kemuliaan, hak dan perlakuan tidak adil.      

Dalam salah satu fatwanya, Ibn Taimiyah mencatat salah satu di antara kondisi yang sangat jarang ini di wilayah Mardin. Ia menganggapnya sebagai negeri dengan status yang ketiga. Karena wilayah tersebut bukan negeri Islam secara murni, bukan juga negeri kafir sejati, tetapi statusnya berada di antara keduanya, bukan negeri Islam dan bukan pula negeri kafir. Karena di negeri tersebut kaum muslim dapat berdomisili dan menampakkan syiar agamanya tanpa intimidasi.

Situasi yang ia kemukakan inilah yang kini banyak terjadi dengan sedikit pergeseran makna. Utamanya pasca Perang Dunia I dan II, DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia, danKonvensiInternasional yang terkait dengan perdamaian dan perang, agama,etnis minoritas dan kebebasan publikyang membawa angin segar bagi keadaan kaum muslim di berbagai negeri terjajah yang jumlahnya sangat banyak.

Kini puluhan bahkan ratusan juta jiwa umat Islam hidup di sejumlahwilayahdanprovinsi di bawah kekuasaan kafir.Baik di bawah penindasan dandiskriminasi etnis, agama dan kasta, atau di bawahnegara demokrasi yang memberikan hakprivasimerekasebagai bagian dari masyarakat tanpatekanan dan diskriminasi.

2.      Saat kelompok orang-orang zindik dan mulhid mencaplok dan menguasai beberapa bagian dari negeri Islam. Seperti yang terjadi pada masa kekuasaan orang-orangQaramita,Fatimiyah,Assassin dan Ismailiyah yangtelah divonis kafir oleh paraulama. Mereka berhasil menguasai jazirah Arab dan Yaman, Mesir dan Selatan Afrika, Syam dan Irak, serta Persia dan Transoxiana. Sebagian negeri tersebut mereka kuasai selama puluhan tahun dan melakukan ekspansi ke wilayah sekitarnya.

Setelah berhasil menguasai negeri tersebut, mereka menampilkan berbagai tindak kekafiran dan kezindikan yang nyata di mayoritas wilayah. Bahkan mereka sering memaksa orang lain untuk menganut keyakinannya di bawah bendera undang-undang yang mewajibkan masyarakat mengikuti agama dan mazhab penguasa negara.

Fatwa dan sikap para ulama Islam terhadap rezim tersebut pada masa itu dapat dijadikan sebagai referensi utama, tetapi harus memperhatikan faktor perbedaan antara vonis umum mereka dengan penerapan hukumnya secara nyata dalam fatwa. Karena boleh jadi penerapan hukum mereka pada waktu itu sangat bergantung pada kondisi umat secara riil dalam hal kekuasaan, komitmen keagamaan, kesadaran, maslahat dan mafsadat yang dapat timbul sebagai akibat dari penerapan hukum dan vonis. Oleh karenanya, sebaiknya tidak menyamakan situasi kini dengan kondisi tersebut kecuali jikadata,kondisi dan standarnyasama.

Ketiga,masyarakat muslim eksis di negara kafir

Kondisi ini terjadi karena dua faktor:

1.     Tegaknya dakwah Islam di tengah masyarakat kafir di negara kafir sehingga sekelompok masyarakat negeri tersebut beriman. Seperti yang terjadi pada awal-awal dakwah para Nabi dan para pengikut mereka. Hal ini pula yang terjadi pada masa dakwah Rasulullahshallallahu alaihi wasallamdan para sahabatnya di Mekah. Pada kondisi tersebut masyarakat muslim tidak dapat terpisah dari bingkai masyarakat lainnya karena aqidah mereka tumbuh di tengah masyarakat yang telah eksis sebelumnya. Biasanya dakwah mereka ditolak karena dapat mengancam kepentingan dan kekuasaan mereka sehingga wajar jika mereka melakukan berbagai upayapembatasan,distorsi, pengepungan dan kedengkian.

2.     Mengungsinyasejumlah kaum muslim ke negara-negara kafir untuk mencari keadilan, keamanan, rezki dan keperluan lainnya. Kondisi ini terjadi pada diri pengikut para nabi, saat mereka tertindas di negeri sendiri, mereka mengungsi untuk mengamankan agamanya ke negeri-negeri kafir yang relatif aman dan terbuka peluang kerja di dalamnya. Pengungsian tahap I dan II ke Habasyah, juga pengungsian Nabi Ya'qub bersama keluarga dan anak-anaknya Ke Mesir untuk mencari keamanan, nafkah dan persatuan dengan Nabi Yusufalaihissalamtermasuk dalam kategori ini.

Dewasa ini, mengungsinya kaum muslim ke negara-negara Eropa dan Amerika, untuk menyelamatkan agama, atau mencari keamanan dan keadilan, atau untuk mencari rezki dan pekerjaan telah menjadi sebab terbentuknya masyarakat muslim di tengah masyarakat kafir yang terbuka, menerima dan dapat hidup berdampingan.

Pengungsi tersebut biasanya diberi status kewarganegaraan yang membantu mereka memperoleh secara sempurna hak warga, atau status mukim permanen yang memberikan mereka hak undang-undang untuk memperoleh penghidupan layak, pendidikan, pekerjaan dan kepemilikan tanpa hak politik.

 

Keempat,masyarakat muslim eksis tanpa negara dan kekuasaan eksternal

Kondisi ini tergambar dalam situasi masyarakat muslim di Medinah antara tahun ke 12 masa kenabian hingga hijrahnya Rasulullahshallallahu alaihi wasallamke Medinah. Pada waktu itu masyarakat muslim tidak tunduk kepada kekuatan politik apapun. Mereka hanya menata kehidupannya dalam bingkai komunitas etnis dan agama yang terbentuk secara alami dan dengan merujuk kepada arahan relegius dari Mekah.

Kondisi ini mirip dengan kondisi yang akan terjadi pada akhir zaman, pada saat perpecahan agama dan kepentingan dunia menyebabkan hilangnya persatuan dan runtuhnya kekuatan politik. Kondisi tersebut digambarkan Huzaifah ibn Yamanradhiyallahu anhudalam pertanyaannya kepada Rasulullahshallallahu alaihi wasallam: "Bagaimana kalau tidak terdapat jama'ah atau pemimpin? (HR. Bukhari).

Kondisi yang sama juga diprediksikan oleh Imam Abu al-Ma'ali al-Juwaeni dalam kitabnyaGiyaats al-Umam fi al-Tiyaats al-Zhulam.Pada saat ia membuat dan menyorot beberapa hipotesis terkait eksistensi jama'ah dan pemimpin beserta hukum-hukumnya. Karenanya, ia dipandang sebagai orang pertama yang mengkaji persoalan ini berdasarkan referensi yang dapat dirujuk hingga kini.

Situasi yang digambarkan tersebut mirip dengan kondisi yang dialami Afghanistan pasca lengsernya Uni Soviet dari bumi Afghanistan. Juga mirip dengan situasi Somalia saat terjadi pertarungan antara kekuatan politik dengan kekuataan sosial masyarakat yang menyebabkan hilangnya kekuatan politik yang dapat menyatukan mereka. Akibatnya perpecahan dan fanatisme kelompok di bawah bendera pemikiran, pergerakan dan etnis melebar sehingga negara kacau dan terjadi perang saudara di antara mereka.

 

Kelima,penguasa muslim eksis di negara kafir

Kondisi ini terjadi pada dua situasi:

1.      Penguasa tersebut asalnya kafir dan berkuasa di negeri kafir lalu ia masuk Islam sedang masyarakatnya belum atau tidak masuk Islam, terlepas ia dapat menampakkan keislamannya atau tidak. Seperti yang terjadi pada diri Raja Najasyirahimahullahdi tengah kaumnya di Habasyah.

2.      Penguasa tersebut berasal dari kelompok minoritas muslim di tengah masyarakat dan negara yang undang-undangnya membolehkan seorang muslim menjadi pemimpin dengan ketentuan menjalankan prinsip hukum, undang-undang dan peraturan yang disepakati. Seperti yang terjadi di beberapa negara Barat yang tidak menghalangi seorang muslim berkuasa selama ia akan menjalankan asas dan undang-undangnya. Inilah yang dialami oleh mantan Presiden Bosnia,Alija Izetbegovic. Mirip juga dengan yang dialami Nabi Yusufalaihissalam.

Keenam, absennya masyarakat muslim dan hukum Islam

Kondisi ini terjadi pada negara kafir yang tidak dihuni oleh masyarakat muslim dengan wujud apapun. Dalam sejarah, kondisi seperti ini sering ditemukan namun kini sudah sangat jarang terjadi karena kuatnya arus penyebaran Islam dan arus globalisasi yang membuka peluang besar untuk berpindah atau menetap di negara lain.

Tetapi dalam sejarah mendatang, kondisi itu akan muncul kembali sebagaimana diisyaratkan dalam beberapa hadits yang menyatakan bahwa qiamat tidak akan terjadi kecuali atas seburuk-buruk manusia yang lebih buruk dari masyarakat jahiliah klasik. Jika mereka berdo'a kepada Allah pasti ditolak. Dalam hadits-hadits tersebut disebutkan"Kemudian Allah menggiring angin beraroma kesturi yang lembut seperti sutra. Angin tersebut tidak menyisakan jiwa beriman, walau imannya hanya sebesar zarrah, kecuali mencabutnya sehingga tidak tersisa lagi kecuali manusia-manusia jahat… atas merekalah kiamat terjadi."Redaksi riwayat ini beragam, di antaranya terdapat dalamShahih BukharidanShahih Muslim.

Dengan pemaparan ini, nampak jelas bahwa persentase eksistensi masyarakat muslim di bawah naungan negara Islam hanya 1/6 dari keseluruhan kondisi di atas. Kondisi ini bukan sekedar khayalan tetapi merupakan kondisi riil yang terjadi secara bertahap dalam sejarah yang panjang. Dan di beberapa wilayah dan tempat di atas permukaan bumi yang amat luas ini dengan situasi yang berbeda-beda. Bentuknya pun masih ada yang dapat ditemukan hingga kini.

Karya-karya fiqh telah mencatat fatwa sejumlah ulama terkait jabatan pemerintahan publik di masa tersebut. Tentu saja fatwa tersebut lahir dari hasil ijtihad yang dibangun di atas fiqh realitas yang diformulasi dengan formulasi syariah, dipadu dengan kaedah-kaedah usul mazhab dalam menganalisa dan berargumen. Dan dibingkai dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah besertamaqasidumum dari syariat Islam.

Realiata ini mengharuskan kita meletakkannya dalam bingkai sejarah, kemudian menganilasanya dalam konteks pandangan pribadi ulama yang mengeluarkan fatwa, di dalam bingkai mazhab yang digunakannya dalam menganalisa dan berargumentasi, lalu mengembalikannya kepada nas-nas yang dijadikan rujukan beserta maqasid dan illat yang dijadikan referensi.

 


Komentar

Tambahkan komentar Anda

Nama  
Email    
Teks komentar  

Halaman utama Halaman Terakhir