Darurat Syariat itu Bersifat Temporal

30/06/2014 0:00:00
قـلـم الـتحـرير Jumlah kali dibaca 2319

Darurat Syariat itu Bersifat Temporal


Redaksi

Alhamdulillah, Wasshalatu Wassalamu 'ala Nabiyyina Muhammad, wa 'ala alihi washahbihi, wa ba'd.

Syari'at Islam sangat indah, komprehensif, dan abadi. Ini dapat dibuktikan dengan banyak hal, di antaranya perhatiannya terhadap kondisi abnormal, dimana keadaan darurat mendominasi. Syariat Islam menetapkan hukum global atas kondisi darurat tersebut, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pemeluknya. selanjutnya  ulama fiqh mendeklarasikan kaidah-kaidah utama yang berangkat dari hasil studi terhadap hukum global yang ada. Dengan demikian, syari'at Islam tetap terjaga dari konspirasi para pembenci syariat yang mengklaim diri sebagai pembela kebenaran.

Perhatian syariat terhadap orang-orang yang mengalami kondisi darurat dapat dilihat dalam banyak nas Al-Qur'an, hadits, dan kaidah-kaidah umum syariat.  Perhatikan misalnya, firman AllahAzza wa Jalla:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah: 173).

Begitu juga sabda Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam:

"Tidak boleh membahayakan orang lain , dan tidak boleh pula saling membahayakan."(HR. Ahmad, no. 2865, Ibn Majah, 2340, dengan derajat hasan).

Dalam tataran kaidah umum syariat yang senada dengan ayat dan hadits di atas, kita dapati bahwa syariat menajaga lima unsur primer, yakni  agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta. Kaidah mengutamakan maslahat dan menjauhkan mafsadat, memprioritaskan kemudahan, dan menjadikan kemampuan seseorang sebagai syarat untuk melaksanakan berbagai kewajiban syariat.

Darurat, atau kondisi yang membahayakan juga masuk dalam dua kaidah fiqh mendasar. Pertama, kaidah (المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ) artinya,kesulitan menyebabkan munculnya kemudahan. Kedua, kaidah (الضَّرَرُ  يُزَالُ) maksudnya,segala yang membahayakan harus dihilangkan.

Kaidah  ini (الضَّرَرُ  يُزَالُ), termasuk salah satu dari lima kaidah besar, yang dibangun atas dua dasar utama:

-          Larangan menimbulkan bahaya atau kerugian.

-          Kewajiban menghilangkan bahaya atau kerugian jika telah terjadi.

Darurat dapat diartikan sebagai suatu kondisi sulit atau kritis yang menimpa seseorang, sehingga ia takut akan membahayakan agama, jiwa, kehormatan, akal, atau hartanya. Pada kondisi ini ia dibolehkan melakukan perkara yang diharamkan dan meninggalkan kewajiban atau menundanya. Agar bahaya yang diprediksi akan menimpa dapat dihindari atau diatasi. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan begitu saja, tetapi harus sejalan dengan aturan dan standar-standar yang ditetapkan syariat, sebagaimana akan dibahas nantinya.

Intinya, syariat telah menetapkan dengan nas yang lugas, bahwa pada kondisi darurat seseorang boleh melanggar hukum syariat tertentu. Akan tetapi, ada standar dan aturan yang harus diindahkan dalam menentukan sebuah kondisi termasuk kategori darurat atau tidak.  Agar kemudahan ini tidak dijadikan permainan oleh para pemalas atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa standar atau syarat sebuah kondisi dapat dikategorikan sebagai darurat:

-          Kondisi darurat benar-benar sedang terjadi, dan bahaya yang dikhawatirkan benar-benar realita bukan sekedar asumsi meragukan.

-          Konsekuensi yang timbul nantinya tidak melanggar prinsip dasar agama ataumaqashid/tujuan syariat. Jika konsekuensinya adalah membunuh orang yang haram dibunuh, atau terjatuh dalam zina, maka hal ini bukanlah darurat yang dihalalkan. Sebab pengharaman membunuh jiwa yang dilindungi, dan pengharaman zina adalah tujuan pokok dan mendasar dalam  syariat, bukan sekedar sarana atau pelengkap.

-          Tidak tersedianya sarana halal untuk mengatasi darurat tersebut. Jika demikian, maka dibolehkan melanggar perkara yang diharamkan karena keterpaksaan.

-          Pemanfaatan hal yang diharamkan harus dalam batas minimal atau sebatas menghilangkan bahaya yang sedang menimpa. Jika kondisi bahaya telah diatasi dan waktunya telah lewat, maka perkara haram tersebut kembali pada hukum semula..

-          Harus melihat konsekuensinya. Bila melanggar perkara haram demi mengatasi daruarat justru menimbulkan darurat yang sama atau malah lebih besar, maka hal tersebut tidak dibolehkan. Seperti memakan makanan orang lain yang juga dalam kondisi sangat kelaparan seperti dirinya.

-          Bila kondisi kritis tersebut berhubungan dengan rakyat, maka pemerintah harus sungguh-sungguh dalam memastikannya, dengan membaca dan mengkaji situasi yang berkembang.  Apakah benar paceklik melanda, atau kerusuhan merajalela, atau ada manfaat umum yang harus dijaga, dsb.

-          Bila kondisi kritis tersebut bersifat global, maka hanya  ulama rabbani dan terpercayalah yang berkompeten  untuk mengaplikasikannya ke dalam realita nyata. Mereka wajib berijtihad berdasarkan nas dan hukum syariat dan berkoordinasi dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Selanjutnya umat wajib merujuk pada fatwa para ulama tersebut, agar agama ini tidak dipermainkan oleh hawa nafsu, tidak pula oleh para perusak.

Tapi bila kondisi tersebut hanya terkait dengan individu, maka ia berhak mengaplikasikan kaidah di atas setelah terlebih dahulu bertanya kepada ulama.

Baik ulama, pemimpin, maupun individu semuanya wajib bertakwa kepada AllahSubhanahu wa Ta'alasemaksimal mungkin.  Hendaklah berhati-hati dalam menyikapi kondisi yang terjadi, jika terpaksa maka boleh menerapkan kaidah di atas, sesuai standar dan syarat-syarat yang telah disebutkan, dengan tidak berlaku aniaya tidak pula melampaui batas. Sebab, sesuatu yang dibolehkan karena suatu alasan, otomatis batal setelah hilangnya alasan tersebut.

Konsisi darurat dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti paksaan atau ancaman dari orang zhalim, perlawanan terhadap penjahat, kelaparan, safar, sakit, berobat, dan bencana global, serta kondisi lain yang ditetapkan sesuai kadarnya dan sesuai aturan syariat.

Tidak dibenarkan pasrah terhadap kondisi darurat. Semua pihak harus berusaha dan bekerjasama untuk mengatasi kondisi-kondisi kritis dengan kekuasaan, harta, ilmu atau pemikiran. Sebab, hukum darurat itu sendiri hanya bersifat temporal/sementara. 

Hukum asal mengamalkan darurat syariat adalah mubah. Namun, jika dilihat dari segi kondisi, terkadang aplikasinya bisa menjadi wajib. Penting untuk digarisbawahi, bahwa aplikasi  hukum darurat tidak boleh bertentangan dengan bahaya yang sama atau lebih besar darinya. Karenanya, kondisi yang mengharuskan seseorang membunuh orang lain yang haram dibunuh, meski ia dipaksa dan diancam akan dibunuh jika tidak membunuh orang lain, begitu pula kondisi yang memaksa seorang wanita untuk berzina, meski ia sangat miskin, tidaklah termasuk darurat.

Pengamalan hukum darurat tidaklah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum syariat. Sebab, kebolehan mengamalkan hukum darurat sesuai syarat dan aturannya juga berdasarkan nas syar'i yang valid, sebagai pengecualian dari hukum syariat valid lainnya. Bahkan aplikasi hukum darurat menjadi salah satu bukti bahwa syariat Islam itu komprehensif dan sesuai untuk setiap tempat, waktu dan semua kondisi. Hukum darurat juga sebagai bukti luasnya kasih sayang Allah terhadap hamba-hamba-Nya, dengan mengutamakan maslahat dan menjauhkan mafsadat dari mereka.

Kaidah (الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ)  yang artinyakondisi darurat membolehkan yangterlarang perlu dibatasi dari dua sisi:

Pertama, boleh di sini berarti tidak mengapa dan tidak berdosa, bukan dalam artian memberikan kebebasan antara melakukan atau meninggalkan.

Kedua,darurat tersebut tidak membolehkan semua perkara yang dilarang, sebab ada perkara haram yang tetap terlarang bagaimanapun kondisinya.

Sebagian orang terlalu ringan melanggar perkara haram dengan dalih ia merupakan darurat syariat. Sebagian lain ketagihan dengan enaknyarukhshah/keringanan, padahalrukhshahsendiri adalah perkara insidentil yang harus segera ditinggalkan jika kondisi kembali normal. Karena itu, wajib bagi ulama dan para khatib untuk menjelaskan batasan-batasan ini, saat mereka menjelaskan tentang kaidah darurat ataurukhshahdalam syariat Islam.

Fiqh darurat syariat adalah perkara rumit yang tidak setiap orang berhak membicarakan dan mengaplikasikannya.  Hanya orang yang paham akan syariat, dalil-dalil danmaqashidnya, serta menguasai kaidah-kaidah yang berhubungan dengannya yang boleh mengeluarkan fatwa dan menjelaskan hukumnya. Sebab, kaidah darurat sangat berkorelasi dan tumpang tindih dengan kaidah-kaidah lainnya sepertirukhshah,istihsan,mashalih mursalah,ikrah/paksaan, musibah global, dll.  Darurat tidak bisa disamakan dengan air yang selalu cocok untuk semua wadah dalam semua ukuran.

Peduli terhadap perkara-perkara yang termasuk fardhu kifayah sangat penting untuk meminimalisir darurat yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru dunia. Apalagi ia adalah wujud dari pembangunan kekuatan umat, pencegahan atas kezaliman, pendidikan bagi non terpelajar, perbaikan ekonomi, perhatian pada pembangunan dan kesehatan sosial, serta perkara lain yang sejatinya wajib dilakukan oleh setiap muslim, atau oleh sekelompok muslim untuk menggugurkan dosa sebagian yang lainnya.

Kesadaran tentang fenomena ini sangat penting. Tidak benar kiranya jika kita hanya mencela orang lain yang selalu melanggar larangan karena alasan darurat. Padahal pada saat yang sama kewajiban telah jatuh di pundak kita untuk membantu mereka dengan ilmu, harta, dan teknologi. Apalagi kita menyaksikan bersama pihak lain telah berhasil bangkit dari keterpurukan, melampaui kondisi darurat untuk menjadi bangsa yang mandiri dan maju.

 

 


Komentar

Tambahkan komentar Anda

Nama  
Email    
Teks komentar  

Halaman utama Halaman Terakhir