MEKANISME DEMOKRASI MELUCUTI SUBSTANSI SYARI'AT

09/06/2013 0:00:00
Jumlah kali dibaca 215

MEKANISME DEMOKRASI MELUCUTI SUBSTANSI SYARI'AT


 Bagi yang dapat menelaah sejumlah laporan dan hasil riset yang diterbitkan oleh berbagai lembaga riset dan observasi di dunia Barat tentang masyarakat dan negara-negara Islam, pasti merasakan seolah-olah masyarakat muslim sedang berada di depan lensa mikroskop. Semua gerak-gerik, hembusan nafas, bahkan detak jantungnya selalu dimonitor. Tidak berlebihan jika penulis mengatakan bahwa para peneliti dan ahli strategi Barat jauh lebih tahu tentang kita daripada diri kita sendiri. Atas dasar itu, Barat kemudian merancang peran dan masa depan kita sesuai kepentingannya.

Atas dasar ini kita simpulkan, bahwa mustahil kiranya Barat membiarkan sebuah sistem politik Islam berdiri, kecuali melalui mekanisme dan prasarana yang sejalan denganNew Word Order. Bahkan tidak mungkin dibiarkan berdiri sebuah sistem nasional yang bersih, kuat, dan independen.

Generasi muslim sangat merindukan kebebasan dengan kembali kepada agama Islam meski dengan bertahap. Mereka begitu berharap agar hukum dan syari'at Islam bisa diterapkan dan memiliki superioritas atas semua hukum yang ada. Harapan ini kian besar dengan adanya lingkungan baru yang cukup kondusif untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yakni melalui pemilihan umum yang bebas, serta memilih calon yang siap menjunjung misi ini, juga sarana lain yang tersedia dalam sistem demokrasi.

Tetapi ternyata Barat yang senantiasa mengawasi dunia Islam dari dekat cukup menyadari fakta ini, lalu berusaha keras untuk menggagalkan visi mulia tersebut dengan seribu satu cara, termasuk di antaranya demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang dianggap sebagian orang bisa menjadi sarana penegakan syari'at, justru disulap menjadi sarana melucuti syari'at dari substansi dan identitas utamanya. Terkadang, demokrasi juga dijadikan alat memerangi syari'at atau menghambat lajunya, sesuai momen dan kondisi di lapangan.

Sebagai contoh dapat kita lihat pada hasil risetCarnegie Endowment for International Peacetertanggal 15 Mei 2012. Riset ini disusun oleh Nathan Brown, peneliti senior di lembaga ini, dan dipublikasikan pada debat yang cukup alot tentangkonstitusiM/Mesir dan Syari'at Islam; panduan untuk mereka yang bingung.esir, dengan tema"Egypt and Islamic Sharia: A Guide for the Perplexed

Yang terpenting dari riset tersebut adalah topik tentang penghambat aplikasi syari'at serta usaha melucuti syari'at dari substansinya dengan alat demokrasi. Namun sebelumnya, kita perlu membahas defenisi syari'at versi Nathan Brown.

Syari'at menurut Brown adalahmekanisme Islami untuk menyikapi dan menangani semua perkara. Ia berpendapat bahwa syari'at adalah paduan dari dimensi ibadah personal, sistem normatif syari'at secara umum, serta dimensi moral dan etika. Tetapi ia mengabaikan akumulasi historis, serta dimensi kanun dan sanksi dalam syari'at. Sebab, tujuan utamanya adalah mengartikan syari'at sesederhana mungkin tanpa mempedulikan distorsi atas istilah tersebut.

Definisi di atas memposisikan syari'at sebagai sebuah mekanisme yang meliputi area luas etika individual yang sulit untuk ditentang. Menuntut kaum muslim menjauhi syari'at Islam atau menjalani hidup dengan cara non-islamis, sama sulitnya dengan meminta politisi Amerika untuk mengedepankan sistem non-Amerika.

Menghapus atau menjauhkan syari'at Islam memang sulit, tetapi tidaklah mustahil. Banyak cara yang bisa dicoba seperti pembahasan tentang cara menguliti syari'at dan memanfaatkan celah-celah tertentu untuk menetralisir dan menerobosnya. Atau cukup dengan membuat opini bahwa syari'at tidak bertentangan dengan nilai dan undang-undang Barat. Bisa pula dengan memanfaatkan isu demokrasi dan negara sipil, atau memperalat sebagian aktivis Islam untuk menghambat penerapan syari'at atau melucutinya dari substansi aslinya.

Dengan tipu muslihat yang licik, riset di atas membahas tentang kemungkinan menghindar dari tuntutan aplikasi syari'at dengan mengalihkan opini publik hanya kepada tema rohaniyah/spirit), prinsip, dan maqashid/tujuan syari'at. Sebab, tema-tema ini sangat universal dan dapat dikembangkan tanpa batas, apalagi jika sejalan dengan sistem Barat. Adapun tema yang berhubungan dengan hukum syari'at yang pasti dan valid, maka harus dihadapi dengan pengawasan ketat dan permanen, atau dengan memberikan saran dan nasehat. Hukum syari'at yang mengganggu Barat tidak terbatas pada sisi prinsip, rohaniah/spirit, dan maqashid/tujuan saja. Tetapi sungguh disayangkan opini ini ikut diusung oleh sebagian aktivis Islam.

Sarana melucuti syari'at dari substansinya, atau menghambat aplikasinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, sarana intelektual/pemikiran (fikih, ide, bukti, logika, dan argumen).

Kedua, sarana regulasi (hukum, otoritas, mekanisme, lembaga, kemitraan, dan piagam).

Kedua jenis sarana ini kita temukan dalam hasil riset di atas, dan secara global tertuang dalam poin-poin berikut:

1.            Mendukung aliran yang mengusung ide reinterpretasi nash-nash pasti, kaidah-kaidah dasar, dan hukum asli syari'at. Aliran ini juga diperalat untuk menghambat aplikasi syari'at.

2.            Mendukung aliran yang menentang penerapan syari'at dengan dalih situasi dan kondisi telah berubah, dengan mencari-cari legimitasi dari syari'at.  

3.            Berargumen dengan beberapa peristiwa sejarah seperti 'am maja'ah/musim paceklik di masa khilafah Umar radhiyallahu 'anhu. Pada saat itu Khalifah Umar menangguhkan sanksi potong tangan atas pencuri. Mereka mengklaim bahwa kondisi ekonomi saat ini hampir sama dengan peristiwa tersebut, sehingga syari'at tidak perlu diterapkan. Celah ini sangat terbuka, dengan argumentasi seperti ini, satu-persatu hukum syari'at dapat digugurkan.

4.            Memperalat maqashid/tujuan untuk berkelit dari hukum syari'at atau menggugurkannya.

5.            Mendorong ide-ide yang berlaku umum tentang peran hukum Islam dalam sistem hukum dan konstitusional, dalam arah yang sangat berbeda.

Penelitian ini demikian peduli terhadap pihak yang akan mengemban tugas interpretasi dan aplikasi syari'at. Sehingga pertanyaan; siapa yang akan menginterpretasi syari'at dan mengaplikasikannya dimunculkan.

Jawaban dari pertanyaan ini kemudian disusun dalam rentetan pertanyaan, yang pada hakikatnya adalah usulan solusi atau strategi yang harus dijalankan. Sebab penelitian ini begitu fokus pada pihak yang bertugas menginterpretasikan syari'at lalu mengaplikasikan interpretasi tersebut. Karenanya, ia sangat cermat dalam mengemukakan arti yang tepat dari diksi setiap kata dan istilah. Usulan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1.                  Model manakah yang paling ideal untuk struktur mahkamah konstitusi, yang mempunyai otoritas penuh untuk menafsirkan istilah-istilah konstitusi dan syari'at Islam?

2.                  Bagaimana cara mengkoordinasi mahkamah konstitusi di negara Islam seperti Mesir? Dan model apa yang cocok untuk struktur lembaga-lembaga keagamaan seperti al-Azhar?

3.                  Bagaimana cara mengkoordinasi al-Azhar? Apa saja peran dan otoritasnya dalam negara?

4.                  Model apa pula yang cocok untuk struktur lembaga-lembaga keagamaan lain seperti Dar al-Ifta' /Lembaga Fatwa?

5.                  Bagaimana cara memanfaatkan berbagai konvensi HAM yang ditandatangani oleh Mesir? Siapa yang bertugas mencairkan berbagai reservasi terhadap konvensi tersebut?

6.                  Prioritas apa yang harus diberikan untuk reformasi hukum pidana?

Rentetan pertanyaan di atas membentuk usulan solusi strategis yang akan dijadikan referensi bagi setiap program badan pengawasan nantinya. Karenanya riset ini menyatakan secara tekstual: "Mengawasi dan menentukan unsur-unsur yang harus direvisi dalamqanun ahwalsyakhshiyah/hukum keluarga yang sekarang berlaku di Mesir. Juga menentukan apa yang harus Anda katakan?" Usulan berikutnya adalah memilih mazhab fiqih yang paling ideal berikut interpretasi paling cocok. Hasilnya diserahkan kepada parlemen untuk dibentuk sebagai konstitusi.

Sebenarnya kita sedang berbicara tentang satu negara besar dan berdaulat, di mana badai revolusinya telah menumbangkan para pemimpin korup. Tentang pemilu bersih yang telah berhasil menetaskan parlemen, pemerintahan, dan presiden Islami. Dapat dikatakan bahwa konstitusinya juga hampir mendekati konsensus Islam. Mayoritas organisasi sosial, yayasan, lembaga, dan perwakilan masyarakat juga didominasi oleh Islam. 

Dapat disaksikan kohesi dan persatuan antar elemen masyarakat muslim begitu erat, dan semuanya sepakat pada visi dan proyek masa depan, walau masih terbatas pada prinsip dasar dan garis-garis besarnya. Akan tetapi, virus Barat masih dan akan tetap berusaha menerobos tubuh yang kuat ini, dengan berbagai cara dan sarana licik. Sistem dan mekanisme demokrasi adalah alat penghancur paling berbahaya yang digunakan untuk memutus setiap jalan kembali menuju syari'at Islam sejati.


Komentar

Tambahkan komentar Anda

Nama  
Email    
Teks komentar  

Halaman utama Halaman Terakhir