NEGARA AGAMA DAN NEGARA SIPIL

05/01/2013 0:00:00
أ.د. جعفر شيـخ إدريـس Jumlah kali dibaca 1440

NEGARA AGAMA DAN NEGARA SIPIL



Karakteristik negara agama bergantung pada agama yang menjadi sumbernya. Selanjutnya jawaban apakah negara tertentu islami atau tidak sangat berkaitan erat dengan jenis agama tersebut. Agama yang dimaksud ada empat macam:

Versi Makna Luas Bahasa Arab

Dalam defenisi ini, agama berarti semua adat istiadat yang kontinyu. Seorang penyair bersenandung tentang dirinya dan untanya:

تقولُ إذا دَرأْتُ لها وَضِيني:

                             أهذا دينهُ أبداً وديني؟

أكُلَّ الدَّهرِ حلٌّ وارتحالٌ

                           أما يُبقِي عليَّ ولا يقيني؟

Ia (unta) berkata jika ku angkat pelana darinya:

Hanya inikah kebiasannya dan kebiasaanku

Apakah setiap masa hanya diam dan bepergian

Mengapa dia hanya memanfaatkanku, dan tidak merawatku

Adat kebiasaan tersebut juga bisa terdapat pada sebuah komunitas. Tentang Nabi Yusuf dan kaumnya, Allah berfirman:

{مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْـمَلِكِ} [يوسف: 76]

Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut din al-malik. (QS. Yusuf: 76)

Dan din al-malik di sini adalah undang-undang dan peraturan raja yang menjadi pedoman kerajaannya, dan menurut peraturan tersebut Nabi Yusuf tidak dibenarkan menghukum saudaranya.

Namun setiap negara dan komunitas memiliki adat-istiadat, undang-undang, atau peraturan tersendiri, maka setiap negara otomatis disebut negara agama berdasarkan makna ini. Negara demokrasi adalah negara agama, begitu pula negara diktator, komunis, dan sekular.

Versi Sekularisme

Agama versi sekularsme terbatas pada urusan spesifik, yaitu ibadah, sehingga tidak mungkin kiranya ada negara agama. Sebagian kaum sekular Arab menganggap inilah satu-satunya defenisi negara agama. Sehingga Anda melihat sebagian mereka menolak undang-undang baru Mesir yang menetapkan bahwa agama resmi negara adalah Islam. Mereka beralasan bahwa negara tidak terikat pada satu agama, sebab agama hanya milik individu.

Versi Teokrasi

Negara agama versi teokrasi Barat adalah negara dimana pemerintahnya yakin, bahwa setiap tindakan dan pernyataan yang mereka keluarkan bersumber pada wahyu langsung dari Tuhan. Dalam hal, ini pemerintah kebal hukum, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau diadili. Yang menjadi pemimpin juga tidak harus seorang pastur atau ahli agama.

Presiden Bush adalah salah seorang teokrat tulen, dan orang-orang Barat menjulukinya American Theocracy, meski ia mengklaim senantiasa bertindak sesuai tatanan hukum negara Amerika.

Inilah negara agama versi teokrasi. Namun ada segolongan orang di negara kita, mendefenisikannya sebagai negara yang dipimpin oleh ahli agama. Ahli agama sendiri adalah almamater lembaga pendidikan agama. Tentu paham ini keliru, sebab tak jarang mereka yang belajar di lembaga-lembaga tersebut, di kemudian hari menjadi sekular. Sebaliknya, banyak orang lulus dari lembaga pendidikan umum, tetapi dia percaya penuh pada prinsip teokratik, seperti Bush.

Jika negara agama dikaitkan dengan asal sekolah pemimpinnya, versi sebagian orang, maka politikus Barat sekarang mengartikannya lebih luas lagi, yaitu setiap negara yang berafiliasi dengan agama, meskipun negara tersebut tidak menganut paham teokrasi.

Versi Islam

Islam adalah sebuah agama. Islam memerintahkan kaum muslim menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam setiap sendi kehidupan. Termasuk hukum ketatanegaraan, politik, dan peradilan. Dengan demikian, negara Islam adalah negara agama, tetapi bukan negara teokrasi. Sebab, pemimpin negara Islam tidak mengeluarkan instruksi berdasarkan wahyu yang langsung ia terima dari Allah. Ia menjadikan nas tertulis sebagai referensi hukum, dan orang lain juga bisa membaca atau melihat nas tersebut.

Pemimpin dalam Islam bisa dimintai pertanggungjawaban, dan orang lain bisa saja berbeda pendapat dengannya. Dalam kondisi ini, posisinya sama dengan pemimpin dalam  negara sipil, yang bertindak sesuai draf hukum tertulis dan wewenang terbatas, dimana dia dan orang lain sama-sama dapat mengetahui draft tersebut.

Barangkali, alasan inilah yang memicu sebagian pemikir Islam menyatakan bahwa negara Islam esensinya adalah negara sipil. Namun ungkapan general seperti itu tidak tepat, bahkan dapat mengaburkan makna dasar negara Islam. Seharusnya ada penjelasan komprehensif tentang masalah ini, agar tidak terjadi kontroversi yang tak diinginkan antara sesama aktivis Islam.

Harus ditegaskan bahwa negara Islam bukanlah negara agama seperti pemahaman teokrasi. Malah sebaiknya, istilah negara agama versi teokrasi ini jangan digunakan, dan menjadikan istilah negara sipil sebagai alternatif pengganti.

Intelektual muslim Mesir terjebak dalam kontroversi, dipicu ungkapan umum sebagian mereka bahwa negara Islam bukanlah negara agama. Sebab pada saat yang sama, mereka juga harus mempertahankan pasal yang menyebutkan: Agama resmi negara adalah Islam.

Wallahu A'lam


Komentar

Tambahkan komentar Anda

Nama  
Email    
Teks komentar  

Halaman utama Halaman Terakhir